Selasa, 21 Agustus 2018

Sandiaga Uno: Level Mardani Ali Sera Bukan Wagub DKI, Tapi Menteri

Sandiaga Uno hadir dalam peluncuran buku #2019GantiPresiden yang dibuat Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Sandiaga sempat berkelakar Mardani lebih cocok jadi menteri dibanding Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sandiaga awalnya bicara soal #2019GantiPresiden. Dia berharap gerakan itu bisa memenangkan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.


"Gerakan ini sangat organik, gerakan budaya ada ekonomi kreatifnya di sini, baju desain, dan tentu banyak pernak-perniknya dan terakhir gerakan ini adalah demokratis. Kita mau bahwa ini adalah salah satu engine untuk bisa membantu masyarakat memenangkan pikiran rakyat Indonesia untuk bisa memilih Prabowo-Sandi di 2019," kata Sandiaga di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2018).

Baca juga: (Anies Terbitkan Pergub Membaca, Fraksi DPRD DKI Heran Jika Dilanggar Akan Dikenai Sanksi?)

Selama acara, Mardani yang duduk di samping Sandiaga diceletuki calon wakil gubernur DKI oleh emak-emak yang hadir di peluncuran buku #2019GantiPresiden. Sandi pun berkelakar kalau Mardani lebih cocok duduk di kursi menteri.

"Wakil Gubernur, calon wakil gubernur," teriak emak-emak ke Mardani.

"Menteri, kali, amin. Levelnya menteri, kali," kata Sandiaga menimpali teriakan emak-emak itu.

Saat dimintai konfirmasi, Sandiaga mengatakan maksud ucapannya itu tak merujuk pada ajakan kepada Mardani di kursi menteri jika menang pilpres. Cawapres Prabowo Subianto terkesan dengan gerakan #2019GantiPresiden yang dipelopori Mardani.

"Saya bilang Pak Mardani itu kan luar biasa inspiratifnya. Jadi kalau teman-teman lihat bagaimana gerakannya beliau sangat lincah dan terus terang saya impress," ujar Sandi.

Baca juga: (Kalah Telak, Survei LSI Denny JA: Jokowi-Ma'ruf 52,2%, Prabowo-Sandi 29,5%)

Lantas bagaimana tanggapan Mardani? Mardani menegaskan dirinya fokus untuk bekerja.

"Baru tahu saya. Saya wagub, menteri nggak ada yang dipikirin. Sekarang kerja aja dulu," papar Mardani.

(idn/idh)

Anies Terbitkan Pergub Membaca, Fraksi DPRD DKI Heran Jika Dilanggar Akan Dikenai Sanksi?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Pergub Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca. PDIP menyebut kampanye membaca melalui Pergub adalah tindakan berlebihan dan tidak mendesak.

"Itu sebenarnya bukan pekerjaan yang urgen, nggak harus diterbitkan Pergub. Bisa melalui Seruan Gubernur atau Instruksi Gubernur saja," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, ketika dihubungi, Selasa (21/8/2018).


Gembong mengatakan pembudayaan kegemaran membaca bisa dilakukan melalui imbauan. Gembong juga menilai Pergub itu janggal karena tak mencantumkan sanksi.

Baca juga: (Kalah Telak, Survei LSI Denny JA: Jokowi-Ma'ruf 52,2%, Prabowo-Sandi 29,5%)

"Masa aturan dilanggar terus didiemin aja, ngapain buat aturan. Logika sederhananya kan begitu saja. Kalau nggak ada sanksi ngapain buat aturan?" tutur Gembong.

Gembong meminta Anies fokus menerbitkan Pergub untuk program prioritas saja. Salah satunya program rumah DP Rp 0.

"Kalau Pergub-nya menopang program prioritas, nggak apa-apa. Kalau tidak ada korelasinya, Fraksi PDIP mempertanyakan," ujarnya.

Anies menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca. Pada pasal 12, Anies mewajibkan sekolah dan madrasah mengunjungi perpustakaan serta mengadakan lomba literasi.

Lihat juga: 
LSI Denny JA Rilis Hasil Survei Elektabilitas Prabowo-Sandi di Mata 'Emak-emak' hingga Kaum Terpelajar
Sandiaga Uno: Sekarang Masyarakat Keluhkan Lapangan Kerja, Padahal Biasanya Mereka Santai

Pihak swasta juga diminta bekerja sama melalui program CSR dalam berbentuk sumbangan pengadaan taman bacaan, rumah pintar, atau perpustakaan warga. Setiap perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pun diminta membuat pojok baca.


(fdu/ams)

Kalah Telak, Survei LSI Denny JA: Jokowi-Ma'ruf 52,2%, Prabowo-Sandi 29,5%

Pascapendaftaran Pilpres 2019 periode awal Agustus 2018, Lingkaran Survei Indonesia menggelar survei elektabilitas dua pasangan calon. Siapa unggul?

Survei digelar pada 12-19 Agustus 2018 menggunakan metode multistage random sampling. Wawancara dilakukan secara tatap muka ke 1.200 responden, dengan dilengkapi focus group discussion dan wawancara mendalam. Survei dipaparkan peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby.


Elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf masih unggul atas Prabowo-Sandi. Bahkan LSI Denny JA menyebut Jokowi telah mencapai the magic number dalam survei elektabilitas kali ini. Meski demikian, yang perlu dicermati adalah masih tingginya pemilih yang belum memutuskan pilihan, yaitu sebesar 18,3 persen.

Baca juga: (LSI Denny JA Rilis Hasil Survei Elektabilitas Prabowo-Sandi di Mata 'Emak-emak' hingga Kaum Terpelajar)

"Pasangan Jokowi-Ma'ruf mencapai the magic number, di atas 50%, hampir sama dengan perolehan Jokowi di Pilpres 2014," kata Adjie di kantor LSI, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (21/8/2018).

Berikut ini hasil survei elektabilitas LSI Denny JA:

Jokowi-Ma'ruf 52,2%
Prabowo-Sandi 29,5 %
Rahasia/belum memutuskan 18,3%

LSI Denny JA Rilis Hasil Survei Elektabilitas Prabowo-Sandi di Mata 'Emak-emak' hingga Kaum Terpelajar

Dipilihnya Sandiaga Salahuddin Uno sebagai cawapres Prabowo Subianto mengejutkan banyak pihak, tergolong dramatis karena putus di menit-menit akhir. Apakah Sandiaga bisa membantu mengerek suara Prabowo pada Pilpres 2019?

Soal efek Sandi untuk elektabilitas Prabowo dikaji oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Survei digelar pada 12 Agustus-19 Agustus 2018 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Wawancara dilakukan tatap muka ke 1.200 responden dengan dilengkapi focus group discussion dan wawancara mendalam. Survei dipaparkan peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby.


Dalam paparannya, elektabilitas Prabowo secara personal telah mencapai angka 28,8%. Kehadiran Sandi cukup menambah tingkat keterpilihan Prabowo: 29,5%.

Baca juga: (Sandiaga Uno: Sekarang Masyarakat Keluhkan Lapangan Kerja, Padahal Biasanya Mereka Santai)

"Sandiaga Uno sedikit menambah dukungan terhadap Prabowo," ujar Adjie di kantornya, Graha Dua Rajawali, Jl Pramuka, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (21/8/2018).

Adjie lantas menganalisis perbandingan suara Prabowo dengan Prabowo-Sandi. Hasilnya, Sandi berhasil mengerek suara di tiga kantung suara, yaitu pemilih emak-emak, pemilih pemula dan pemilih kaum terpelajar (minimal pendidikan S1).

Read this too: 
Ridwan Kamil Ditabrak Pengemudi Motor yang Kabur Hindari Razia
Dapat Surat Terkait Gempa NTB, Fahri Hamzah: Pemerintah Pusat ingin Lepas Tangan

Berikut ini perbandingan elektabilitas Prabowo secara personal dengan Prabowo-Sandi:

1. Emak-emak
Prabowo: 25,2%
Prabowo-Sandi: 30,0%

2. Pemilih pemula atau milenial
Prabowo: 34,2%
Prabowo-Sandi: 39,5%

3. Kaum terpelajar
Prabowo: 37,4%
Prabowo-Sandi: 44,5%

Detik

Sandiaga Uno: Sekarang Masyarakat Keluhkan Lapangan Kerja, Padahal Biasanya Mereka Santai

Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno menyebut satgas agama yang dicetuskan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Djoko Santoso dibentuk untuk menampung masukan dari para ulama.

Namun, dia enggan menjelaskan lebih rinci perihal tugas badan sebagai bagian dari kampanye, yang dicetuskan oleh mantan Panglima TNI itu.


"Mungkin terjemahannya menampung masukan daripada ulama, ustad, kiai, pendeta, karena kami ingin merangkul semua elemen masyarakat," kata Sandi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tadi malam, Senin (20/8).

Baca juga: (Ridwan Kamil Ditabrak Pengemudi Motor yang Kabur Hindari Razia)

Ada kecurigaan dengan dibentuknya unit itu maka arah kampanye pasangan Prabowo-Sandiaga hendak menyinggung isu suku agama ras dan antargolongan (SARA). Namun, Sandiaga beralasan tema kampanyenya hanya ingin menonjolkan gagasan pembangunan ekonomi supaya lebih baik.

"Saya akan fokus karena ini (soal ekonomi) disuarakan mayarakat sendiri. Milenial pun mengeluhkan masalah lapangan kerja, padahal biasanya mereka ini santai," kata Sandi.

Kemarin sejumlah nama yang disebut-sebut akan menjadi bagian dari tim sukses Prabowo-Sandiaga melakukan rapat internal di Gedung DPP Partai Gerindra. Djoko Santoso yang santer disebut akan menjadi ketua timses pun hadir di rapat tersebut.

Djoko bahkan menyebut pihaknya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Agama di dalam Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurutnya, satgas tersebut akan diisi oleh sejumlah tokoh lintas agama.

"Ada Satgas agama," kata Djoko.

Lihat lintasan:
Dapat Surat Terkait Gempa NTB, Fahri Hamzah: Pemerintah Pusat ingin Lepas Tangan
Jawaban Keras Mahfud MD soal Cuitannya mengenai 'Pemimpin Jahat' Dilarang jadi Presiden
Dimarahin Mulan, Ahmad Dhani: Jual Rumah Buat Sekolahin Anak ke Luar Negeri

Meski demikian, Djoko menolak membeberkan nama-nama tokoh lintas agama yang akan masuk ke dalam satgas tersebut, termasuk saat ditanya seputar kemungkinan keiikutsertaan tokoh organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Djoko juga enggan membeberkan tugas Satgas Agama dalam pemenangan Prabowo-Sandi. Dia hanya berkata, pihaknya akan segera mengumumkan seluruh nama orang yang masuk dalam Tim Pemenangan Prabowo-Sandi setelah disetujui oleh semua partai politik anggota koalisi.

"Saya tidak bersedia untuk mengumumkan, karena nanti kalau terjadi perubahan enggak bagus," ucap dia.

(ayp)

Ridwan Kamil Ditabrak Pengemudi Motor yang Kabur Hindari Razia

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ditabrak seorang pengemudi motor saat berangkat kerja. Pria yang karib disapa Emil itu ditabrak bikers yang sedang menghindari razia.

Musibah yang dialami Emil diceritakan lewat Instagramnya yang diunggah beberapa menit yang lalu. Emil menceritakan dirinya ditabrak bikers saat sedang menuju ke kantor menggunakan sepeda.


"KABUR RAZIA NABRAK WALIKOTA. Barusan pas Bike to Work, saya dan sepeda kesayangan ini ketabrak motor yang melawan arus yang mencoba kabur dari razia, di Jln Surapati," tulis Emil, Selasa (21/8/2018).

Baca juga: (Dapat Surat Terkait Gempa NTB, Fahri Hamzah: Pemerintah Pusat ingin Lepas Tangan)

Emil juga menyebut bikers tersebut telah banyak berdosa. Bahkan disebutkan Emil, bikers patut mendapatkan rekor MURI.

"Dosa si Akang pemotor ini mungkin memecahkan rekor MURI : 1. Gak pake plat nomer. 2. Melawan arus lalu lintas kabur dari razia. 3. Gak bawa SIM. 4. Gak bawa STNK dan 5. Nabrak Walikota sambil bentak2," jelas Emil.

"Untung gak nambah dosa no 6: pinjem duit walikota utk bayar tilangnya," Emil menambahkan.

Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Agung Reza Pratidina menyebut masih akan mengecek insiden yang dialami Emil.

Lintasan Sirkuit:
Jawaban Keras Mahfud MD soal Cuitannya mengenai 'Pemimpin Jahat' Dilarang jadi Presiden
Dimarahin Mulan, Ahmad Dhani: Jual Rumah Buat Sekolahin Anak ke Luar Negeri
Banyak Dicibir Warganya Sendiri, Jepang justru Belajar Banyak di Asian Games 2018 untuk Olimpiade 2020

"Saya cek dulu Pak," ucap Agung saat dikonfirmasi via pesan singkat.



(dir/mud)

Dapat Surat Terkait Gempa NTB, Fahri Hamzah: Pemerintah Pusat ingin Lepas Tangan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah di akun twitternya @Fahrihamzah mengunggah dua cuplik gambar (screen shot) diduga surat dari Kementerian Dalam Negeri yang berisi soal bantuan keuangan kepada Pemprov Nusa Tenggara Barat.

Surat itu tertanggal 20 Agustus 2018 bernomor 977/6131/SJ dan ditujukan kepada Gubernur KDH (kepala daerah) Provinsi.


Dalam surat tersebut tertulis permintaan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan keuangan kepada Pemprov NTB yang saat ini tengah menghadapi krisis akibat rangkaian gempa bumi yang mengguncang Lombok dan sekitarnya.

Baca juga: (Jawaban Keras Mahfud MD soal Cuitannya mengenai 'Pemimpin Jahat' Dilarang jadi Presiden)

"Kalau benar, Intinya: Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada Pemda seluruh Indonesia untuk membantu keuangan Pemda NTB yang diambil dari sisa lebih (Silpa) APBD setiap daerah," tulis Fahri.

Fahri pun menyertai kicau itu dengan catatan bahwa tiap daerah memiliki Silpa yang berbeda-beda. Dengan demikian, kata dia, jumlah nominal bantuan tidak optimal.

Poin keempat dalam surat Kemendagri itu memang menyatakan bahwa penyediaan anggaran antara lain untuk pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan (Silpa) APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pemberian bantuan juga bisa dilakukan dengan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau melalui penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan sejumlah hal.

"Bagi saya, ini nampaknya pemerintah pusat mau lepas tangan: karena surat itu belum tentu mendapat sambutan dari Pemda lain karena kondisi keuangan Pemda juga tidak merata bahkan tidak mampu. Selama ini pusat sudah terlalu membebani daerah dengan alokasi-alokasi anggaran operasional," tutur Fahri.

Lihat ini:
Dimarahin Mulan, Ahmad Dhani: Jual Rumah Buat Sekolahin Anak ke Luar Negeri
Banyak Dicibir Warganya Sendiri, Jepang justru Belajar Banyak di Asian Games 2018 untuk Olimpiade 2020

Fahri mengatakan jika benar ada upaya seperti itu dari Kemendagri, maka mengisyaratkan bahwa keuangan pusat sudah cukup tertekan.

"Sehingga lagi-lagi harus "meminta ke daerah". Padahal anggaran daerah tidak leluasa karena alokasinya yang relatif kaku, baik DAU, DAK atau Dana Bagi Hasil. Inikah alasan sebenarnya?," Fahri bertanya dalam kicaunya.

"Kalau pemerintah pusat mau lempar handuk, lebih baik terbuka dan jujur. Biar kita sekalian galang sumber daya masyarakat saja. Negara enggak usah ikut. Kalau memang enggak sanggup," kata Fahri menambahkan.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar Baharuddin enggan menjelaskan secara rinci perihal surat tersebut. Menurutnya, ada yang bermain sehingga surat edaran tersebut tersebar di media sosial.


"Ada pemain yang mengedarkan surat itu. Kami akan mengusutnya," kata Bahtiar.

CNN