Selasa, 11 Desember 2018

Cerita Tompi Soal Cita-cita Jan Ethes dan Pesan Jokowi

Ada cerita terselip saat dokter dan penyanyi, Tompi, memotret keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir pekan lalu. Jokowi sempat memberi pesan khusus ke cucunya, Jan Ethes Srinarendra soal cita-cita.

Momen itu diceritakan oleh Tompi lewat Instagram sambil mengunggah foto Jokowi dan Jan Ethes di Istana Bogor. Jokowi tampak jongkok di depan cucu pertamanya itu.

Tompi memang berkesempatan untuk memotret Jokowi dan keluarganya pada Sabtu (8/12/2018) lalu. Jokowi didampingi Iriana beserta anak-anaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka dan istrinya, Selvi Ananda serta Kahiyang Ayu bersama suaminya, Bobby Nasution. Dua cucu Jokowi yaitu Jan Ethes Srinarendra dan Sedah Mirah Nasution juga diajak. Sementara itu, Kaesang Pangarep tidak hadir.

Kembali ke momen yang diceritakan Tompi, dia sempat bercanda dengan Jan Ethes. "Nanti kl udah besar mau jadi dokter gak?? Jawabannya : mau jadi presiden," tulis Tompi.

Beberapa saat kemudian, ternyata Jokowi memberi pesan khusus. Jokowi meminta cucunya itu besar dengan namanya sendiri.

"Bbrp saat kemudian beliau bersuara " bila besar nanti, besarlah dengan namamu... " hal itu pula yg disuarakan Gibran kemudian," tulis Tompi lagi.


Saat berkumpul dengan keluarganya itu, Jokowi memang sempat berbincang juga dengan wartawan. Dia mengaku tidak pernah memaksa keluarganya ikut terjun ke dunia politik. Gibran dan Kahiyang lalu mengaku belum tertarik mengikuti jejak ayahnya ke dunia politik.

Detik

Rachland: Kalau Mau Kembalikan Orde Baru, Teruskan Saja Jokowi, Sama Buruknya

Alih-alih tak sepakat soal rencananya adopsi sistem Orba untuk diterapkan pada pemerintahan selanjutnya, Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat Rachland Nashidik menyerukan untuk mendukung pemerintahan Jokowi saja untuk melanggengkan kekuasaan terus menerus seperti era Soeharto.

Hal ini terlihat pada cuitan Rachland yang membagikan tautan berita tentang Orba di media sosial yang ditanggapi langsung oleh Sekretaris Jendral Partai Berkarya Priyo Budi Santoso. Kedua politisi itu saling klarifikasi soal Orba yang kini menjadi pusat perhatian karena dinilai punya poin positif dalam eranya.

"Priyo bilang, Pak Prabowo-Sandi itu mau mengembalikan Orba. Saya bilang kalau mau mengembalikan Orde Baru tidak usah saja ada pemilu, teruskan saja Jokowi, Jokowi sama dengan Orba kok. Dari kebebasan berserikat sama-sama saja buruknya. Satire," terang Rachland di Hotel Artikel, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

1. PSI bantah Pemerintahan Jokowi seperti Orba

Pernyataan Rachland menuai tanggapan partai Persatuan Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut salah satu partai koalisi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin itu menyatakan perbedaan dari kedua era sangat jauh berbeda.

"Kalau dibilang sama, ya jauhlah. Di sini kita bicara bebas apa saja kan bebas. Orang kena masalah kan karena dirugikan, itu kan persoalan pengaduan jadi bukan karena negara," kata Juru Bicara PSI Surya Tjandra di Hotel Artotel, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin (10/12).

2. Surya sebut pemerintahan Jokowi junjung tinggi kebebasan berpendapat

Surya pun mencontohkan jika ada delik aduan itu merupakan tanggung jawab pihak aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Jadi, kata dia, antara Orba dengan pemerintahan Jokowi sangat berbeda sekali dan masih sangat menjunjung tinggi kebebasan.

"Hari ini kita masih kita masih sangat punya kebebasan, dan dari pertemuan ini demokrasi juga tidak hanya sekadar kebebasan, itu berbahaya lho. Ini yang kita cari keseimbangannya yang baru dan politik mencari keseimbangan untuk negara bisa maju terus," tambah Surya.

3. Surya singgung pemerintahan SBY

Menjawab pertanyaan Rachland, Surya pun singgung kepemerintahan SBY yang menurutnya masih kurang dalam penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Zaman SBY yang didukung Rachland belum bisa (penyelesaian HAM). Barangkali memang perlu waktu karena mengurusnya tidak kayak LSM ya yang cepat dilaksanakan. Dia (negara) harus ada diskusi, negosiasi, dan kesannya ada penundaan. Yang penting bukan hasil tapi prosesnya harus terus dilakukan," sebut Surya.

4. KontraS nilai pemerintahan Jokowi gagal penuhi janji mengenai HAM

Seperti diketahui, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla gagal memenuhi janji mengenai HAM selama empat tahun memimpin.

Dari 17 program prioritas HAM dalam Nawacita, KontraS mencatat enam komitmen gagal dipenuhi dan 11 komitmen dipenuhi tapi tidak sepenuhnya.

Program HAM yang dipenuhi sebagian komitmennya terjadi di sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun enam janji HAM Jokowi-JK yang gagal dipenuhi antara lain memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum, khususnya terkait dengan anak, perempuan, dan kelompok termarjinalkan.

Pemerintah gagal merumuskan peraturan implementasi sistem peradilan pidana anak, gagal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual, serta komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) tetap dibiarkan tanpa perlindungan dan menjadi target penangkapan dan pelarangan kegiatan.

Janji kedua yang gagal dipenuhi Jokowi-JK, kata Yati, adalah memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Janji itu dianggap gagal lantaran tidak ada pencabutan dan revisi atas Undang-Undang Penodaan Agama Pasal 165. Padahal aturan tersebut menjadi salah satu sumber kriminalisasi terhadap kelompok minoritas keagamaan dan justifikasi terhadap intoleran dan kekerasan. Adapun korban undang-undang tersebut di antaranya Ahmad Moshaddeq, Siti Aisyah, dan Basuki Tjahaja Purnama.

Selain itu, komunitas Ahmadiyah, Syiah, dan Gafatar tetap tanpa perlindungan. Berdasarkan catatan KontraS, peristiwa pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan terjadi sebanyak 488 peristiwa.

Janji ketiga dalam Nawacita yang gagal dipenuhi adalah menyelesaikan secara berkeadilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 65.

5. Pemerintahan SBY kerap bertindak diskriminatif

Sementara, dalam catatan Kontras tahun 2014, Pemerintahan SBY kerap bertindak diskriminatif terhadap kelompok minoritas yang terjadi di beberapa tempat. Hal tersebut terlihat bagaimana sikap pemerintah mentolerir kelompok lain yang melakukan kekerasan.


SBY tidak melakukan ketegasan normatif dalam beberapa hal seperti su pelanggaran HAM di Papua. Hal ini terganjal karena ketegasan pelaksanaan hukum terkait distribusi lahan berbeda dengan aturan hukum yang disetujuinya.

IDNTIMES

Soal Maaf Jokowi, Pengacara: Habib Bahar Tidak Melakukan Penghinaan Terhadap Presiden

Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra menyarankan Presiden Jokowi memaafkan Habib Bahar bin Smith. Pengacara Habib Bahar, Sugito Atmo Prawiro, menyatakan persoalan pemberian maaf itu hak Jokowi. Namun, menurutnya, kasus yang menjerat Habib Bahar tidak berkaitan dengan pasal penghinaan terhadap presiden.

"Soal memberi maaf itu hak dari Pak Yusril dan hak dari Jokowi. Tapi Habib Bahar kan dikenai Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2008, itu terkait diskriminasi ras dan etnis. Tak ada menyinggung apa pun atau penghinaan dengan presiden," kata pengacara Sugito saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin malam (10/12/2018).

Jika pasal yang dikenakan terkait dengan pencemaran nama baik Jokowi, kata Sugito, seharusnya dilaporkan langsung oleh yang bersangkutan. Sugito kembali menegaskan kliennya selalu diperiksa terkait dengan pasal yang berkaitan dengan SARA.

"Tidak apa-apa saran itu, tujuannya Yusril bagus sebenarnya," imbuh Sugito.

Namun Sugito mengaku tak punya kapasitas soal apakah Habib Bahar bersedia dimaafkan Jokowi atau tidak. Sugito hanya menjawab hal-hal yang berkenaan dengan status hukum Bahar bin Smith.

"Kalau masalah (Habib Bahar) tidak minta maaf atau minta maaf, bukan kapasitas saya. Saya membela berkaitan dengan pasal yang dikenakan," ujar Sugito.

Sebelumnya, saran Yusril itu sudah disampaikan langsung kepada Jokowi saat bertemu di Bogor. Yusril, yang juga pengacara capres Jokowi dan cawapres Ma'ruf Amin, menyarankan Jokowi memberi maaf kepada Bahar bin Smith. Meski begitu, Yusril sendiri tak sepakat dengan sikap Bahar bin Smith.


"Nah, kalau kembali ke Pak Jokowi, saya bilang kan lebih baik diselesaikan di luar cara-cara hukum. Ya dimaafkan saja. Tapi tolong para habib lainnya menasihati kalau ngasih dakwah dengan cara yang baik," kata Yusril seusai pertemuan tertutup dengan kader PBB se-Sumatera Barat di Padang, Senin siang (10/12).

Detik

Ketua DPW yang Deklarasi Dukungan ke Jokowi Dipecat PAN

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional memberhentikan Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin karena mendukung pasangan calon presiden nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

PAN telah resmi mengusung pasangan calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais mengatakan tak ada komunikasi yang dilakukan Muhidin sebelum mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf. Dia mengaku mengetahui dukungan tersebut dari pemberitaan.

Anak pendiri PAN, Amien Rais itu menyatakan bahwa pihaknya sudah tak perlu memberikan imbauan lagi kepada pengurus atau kader terkait dukungan pada Pilpres 2019. Menurut Hanafi, pihaknya akan langsung memberikan sanksi kepada kader yang berbeda dengan keputusan partai.

Hanafi mengatakan pihaknya langsung menonaktfikan Muhidin lantaran telah berbeda sikap dengan pusat. Dia menyebut akan menunjuk kader lain untuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPW Kalsel.

"Iya (langsung menonaktifkan Ketua DPW Kalsel). Plt oleh kader lain," ujar Hanafi kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/12).

Dia juga memastikan akan ada sanksi untuk jajaran pengurus DPW PAN Kalsel yang mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf. Menurut Hanafi, seluruh pengurus maupun kader harus taat pada keputusan partai.

"Ya pasti lah ada sanksi. Ketaatan pengurus harusnya pada keputusan partai. Bukan menaati maunya orang lain," kata dia


Dukungan DPW PAN Kalsel kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf menjadi sorotan karena sebelumnya dukungan serupa datang dari 12 Dewan Pengurus Harian DPD PAN Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, Minggu 2 Desember lalu. PAN sendiri merupakan pengusung pasangan Prabowo-Sandi.

CNN
Senin, 10 Desember 2018

Anies Baswedan Beri Nama Kereta MRT dengan Istilah 'Ratangga', Ini Maknanya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengesahkan nama moda transportasi mass rapid transit (MRT) yang rencananya beroperasi mulai Maret 2019 sebagai Ratangga.

Anies mengatakan, pemberian nama Ratangga terhadap MRT Jakarta itu mewakili kekuatan perjuangan pembuatan kereta. Seluruh rangkaian proses pembuatan kereta melibatkan putra-putri bangsa Indonesia yang penuh semangat perjuangan.

"Penamaannya jelas bahwa di sini ada kekuatan, ada perjuangan. Nama Ratangga bukan sekadar nama tanpa makna," kata Anies saat ditemui di Depo Lebak But, Jakarta Selatan, Senin (10/12/2018).

Anies menjelaskan, pemberian nama Ratangga memiliki makna mendalam dalam upaya melestarikan kebudayaan Indonesia.

Ia menginginkan, nantinya seluruh fasilitas umum di Jakarta menggunakan kata-kata serapan yang kaya nilai budaya.

"Dengan ini penamaan rangkaian kereta MRT secara resmi dinyatakan akan digunakan," imbuh Anies.

Sementara Dirut PT MRT Indonesia William Sabandar mengatakan, nama Ratangga berasal dari bahasa Sansekerta yang diambil dari Kitab Sutasoma dan Kitab Arjuna Wijaya karya Mpu Tantular.

Pemilihan kata ini juga bukan sembarangan, sebab kata Ratangga memiliki makna khusus.

"Kata Ratangga diambil dari kitab Sutasoma dan Kitab Arjuna Wijaya karangan Mpu Tantular yang kira-kira berarti kereta kuda yang kuat dan dinamis," ungkap William.

Untuk informasi, lintasan MRT fase 1 Bundaran HI hingga Lebak Bulus sepanjang 16 kilometer rencananya akan beroperasi pada Maret 2019. Perjalanan yang ditempuh mencapai 30 menit dengan melintasi 13 stasiun pemberhentian.

Satu rangkaian terdiri atas 6 gerbong kereta dengan kapasitas tiap gerbong sebanyak 200-300 orang dan kapasitas maksimum sebanyak 1.800 penumpang.


Kecepatan kereta dalam tanah bisa mencapai 80 kilometer per jam dan bisa meningkat menjadi 100 kilometer per jam saat berada di atas permukaan tanah.

Suara

Pengacara Ahmad Dhani: Kami Akan Buktikan Pendukung Penista Agama Bukan Suatu Golongan

Ahmad Dhani kembali menjalani sidang kasus ujaran kebencian yang membelitnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 10 Desember 2018, dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan terdakwa.

Ahmad Dhani mengaku sangat siap untuk membacakan pledoi yang ia buat sendiri. “Sangat siap. Pledoi ada dua. Satu dari penasihat hukum, tentunya berdasarkan aspek hukum. Satunya lagi dari saya pribadi, dari aspek di luar hukum. Kami memberikan pengertian pada hakim bukan hanya dari sisi akademis atau aspek hukum pidana, tapi dari aspek yang lain,” ujar Ahamd Dhani sebelum persidangan.

Aldwin Rahadian selaku pengacara Ahmad Dhani mengatakan, setidaknya ada dua poin penting yang akan disampaikan Dhani dan tim kuasa hukumnya dalam sidang pledoi. Yaitu fakta-fakta yang sempat terungkap dipersidangan yang akan menguatkan argumentasi bahwa tidak adanya unsur pidana dalam cuitan Twitter Ahmad Dhani terkait penista agama.

“Pledoi yang kami buat sebenarnya ingin menjelaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak memenuhi unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum,” terang Aldwin Rahadian.


Kedua, pengacara Ahmad Dhani dalam pledoi juga akan menyampaikan pembelaan soal Ahmad Dhani dianggap telah menebar kebencian terhadap golongan tertentu. “Yang kedua, unsur atar golongan. Di sini kami akan membuktikan bahwa para pendukung penista agama itu bukanlah suatu golongan. Jadi mesti kami buktikan. Dan dalam pledoi pembelaan Mas Dhani, 2 unsur tersebut jadi titik poin kami,” paparnya.

Tempo

Dirjen Pemasyarakatan Umumkan Tanggal Pembebasan Ahok di Januari 2019

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diperkirakan akan bebas pada 24 Januari 2019. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami mengatakan jika dipotong remisi Natal akhir tahun ini, Ahok bakal bebas pada tanggal itu.

"Ahok mendapat total remisi 3 bulan 15 hari," kata Sri Puguh Budi Utami saat berkunjung ke kantor Tempo bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Senin, 10 Desember 2018.

Sebelumnya Ahok juga telah mendapat remisi umum. Ahok telah menjalani hukuman sejak 9 Mei 2017. Ia dinyatakan bersalah oleh majelis hakim karena terbukti melakukan penodaan agama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu pada 2016. Hakim memvonis Ahok 2 tahun penjara.

Sebelumnya pengacara Ahok, I Wayan Sudirta mengatakan kondisi Ahok semakin bagus. Sudirta juga memperkirakan kliennya bakal bebas pada awal 2019.

Wayan Sudirta mengaku telah mengunjungi Ahok di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua Depok sekitar sebulan lalu. "Pak Ahok makin sehat, jiwanya makin matang. Menjadi semakin sabat dan emosinya sudah menurun, sudah bagus," kata Sudirta pada Tempo, Senin 3 Desember 2018.


Ia menambahkan bahwa Ahok kini menjadi orang pemaaf. Selama dipenjarakan Ahok mendapat kemajuan dari sisi rohani, mental maupun kesehatan. "Dari segi tutur kata, banyak sekali kemajuannya," ujar Sudirta.

Tempo