 |
| Diduga rumah kades kemalo abung Bangunan I terletak disamping rumah |
TRIBUNPAGI, LAMPUNG UTARA - Program Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Dinas Perkim Lampung Utara tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
Mengingat Tujuan Program ini adalah untuk mengurangi atau menanggulangi adanya potensi pencemaran lingkungan yang disebabkan kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan air limbah.
Namun hal itu tak semulus yang diperkirakan, di desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan terdapat warga yang masih membuang limbah domestik ke saluran irigasi sawah. Terlihat Rumah yang berdinding dari anyaman bambu itu tidak memiliki saluran pembuangan limbah yang memadai.
 |
| Diduga rumah kades kemalo abung Bangunan II terletak dibelakang rumah |
Kehidupan rumah warga itu sama sekali tidak tersentuh oleh program pemerintah berupa SPALDS.
Saat diwawancarai oleh media, salah satu warga mengatakan belum mendapat bantuan berupa SPALDS.
"Belum, wc belum" Ujar warga (26/10/2021).
Yang lebih ironisnya, selain warga tidak mampu yang belum mendapat bantuan tersebut, diduga rumah Kepala Desa Kemalo Abung malah mendapatkan Program SPAL DS berjumlah 2 Titik,
Saat ditemui di rumahnya (Kades), tidak sedang berada di rumah, terlihat kosong, yang nampak hanya bangunan WC yang berdiri kokoh sedang dalam tahap pembangunan ini terletak di samping dan belakang rumahnya.
Hal ini membuat hati warga merasa kecewa sekaligus miris terhadap program pemerintah yang semestinya mereka yang lebih berhak mendapatkan bantuan tersebut.
Terpisah, Kadis Perkim lampung Utara, Erwin saat dimintai tanggapannya melalui pesan Whatsapp terkait bantuan pemerintah pusat berupa SPALDS yang dinilai belum merata ini, Erwin menjelaskan bahwa terkait penerima hibah sudah ditetapkan dari pusat melalui bapenas. "Jadi dinas Perkim tidak menentukan siapa dan desa mana yang harus diberi hibah" Ujarnya (27/10/2021).
Hingga Berita ini diterbitkan, Kepala desa Kemalo Abung belum dapat dikonfirmasi, juga diharapkan pihak terkait dapat melakukan evaluasi dan mengambil tindakan agar Program pemerintah yang bersumber dari uang negara dapat tersalurkan dengan adil hingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ramai. (SIG/TIM).
