Tribunpagi, Way Kanan -Untuk menjalin hubungan silahturahmi antar lembaga, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Way Kanan mengadakan pertemuan rapat bersama, di Baradatu (27/08).
Indro Wibowo Sekjen Bara JP Way Kanan mengatakan bahwa, mereka berharap mampu menjadi garda terdepan sebagai wadah perwakilan masyarakat untuk bisa mengawasi setiap pengelolaan keuangan negara dan pembangunan daerah terlaksana dengan tepat sasaran. Selain itu juga, mampu menjadi pelopor pencegahan kejahatan tindak pidana korupsi.
"Hal inilah yang menjadi inisiasi bersama kami antara Barisan Jalan Perubahan (BARA JP) Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Lembaga Pemerhati Nasional Indonesia Membangun (LP Nasdem) dan Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) untuk bersinergi kedepan,"katanya.
Lebih lanjut Indro menjelaskan Persoalan di Way kanan hari ini ditemukan banyak hal yang perlu di kritisi. Diantaranya tidak ada keterbukaan mengenai penyerapan dana covid 19 dari Rp47 milyar anggaran yang disediakan Pemda Way Kanan sejak tahun 2020 sampai pada hari ini tidak diketahui secara resmi capayan dan berapa OPD yang di libatkan dalam pengelolaan anggaran tersebut. Kedua, mengenai anggaran pembangunan daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan kegiatan rutin setiap dinas.
" Termasuk anggaran untuk media masa pun tidak ada dan ini menjadi sebuah pertanyaan. Jika persolan ini dibiarkan tentu dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan Kabupaten Way kanan. Terutama dalam penilaian publik bisa bisa akan merosot,"jelas Indro Wibowo.
Hal senada juga disampaikan Rivan Zulizar, Ketua LMPI. Bahwa saat ini selain tugas pers. LSM dan Ormas memiliki peran yang sangat baik untuk mengawasi sejauh mana kebijakan dan pungsi keterbukaan informasi di tingkat pejabat Pemda. Diantaranya mengenai Laporan pertanggungjawban penyerapan anggaran Covid baik tahun 2020 2021 .
"Jangan sampai ditemukan penyimpangan dalam pengunaan anggaran ada SPJ bodong dalam hal ini. Kami akan secara langsung menyurati pemerintah daerah maupun DPRD Way Kanan untuk memberikan laporan penyerapan anggaran tersebut. Supaya masyarakat mengetahui secara jelas dari anggaran itu. Karena dampaknya luas. Banyak kegiatan yang tidak terlaksana. Tadinya untuk membangun jalan jembatan dan gedung ini tidak ada,"tegas Rivan, yang diamini ketua Bara JP Way Kanan Rahmat, ketua Investigasi LP Nasdem Provinsi Ade Antonika dan ketua LP KPK Provinsi Ahmad Yusuf.
Rivan menambahkan, dari hasil pertemuan ini dalam waktu dekat kami dari masing-masing lembaga akan melayangkan surat terkait persoalan yang menjadi persoalan di way kanan .
"Ya jika surat kita tidak direspon tentu kita akan turun langsung bahkan bila perlu aksi di lapangan,"pungkasnya. (*)
