Jokowi Gencar Bangun Infrastruktur, Suhendra: Jalan Daerah yang Masih Banyak Rusak

shares

Loading...
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Suhendra Ratu Prawiranegara menjelaskan mengenai maksud pernyataan Sandiaga Uno untuk tidak mengobral anggaran negara dalam membangun infrastruktur.

Ia menjelaskan, salah satu kesalahan dalam pembangunan jalan tol era Jokowi adalah dengan cara memberi penugasan kepada BUMN melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diakuntasikan.

"Tentunya ini sangat membebani APBN. Mana mungkin jika menggunakan mekanisme pendanaan PMN tidak membebani keuangan negara? Karena sudah tentu dana triliunan APBN dikucurkan kepada BUMN tersebut," kata Suhendra melalui keterangan tertulisnya, Kamis, (3/1/2019).

Oleh karena itu kata Suhendra, ide Sandiaga untuk tidak menggantungkan proyek infrastruktur pada APBN merupakan solusi bagi keuangan negara yang semakin terbebani utang.

"Sehingga APBN dapat difokuskan untuk membangun infrastruktur jalan lain seperti jalan nasional, jalan daerah yang masih banyak rusak. Hal ini antara lain yang dimaksud oleh Bang Sandi. Tidak mengobral anggaran negara dalam membangun infrastruktur," katanya.

Menurutnya konsep pembangunan infrastruktur yang ingin diterapkan Sandiaga Uno sudah tepat. Contohnya adalah proyek Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) bisa dibangun tanpa utang.

Pelibatan pihak swasta dalam investasi jalan tol ini juga sudah diatur oleh peraturan perundangan, khususnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

"Selama ini juga swasta sudah dilibatkan, hanya sayang kemudian pada era Jokowi seolah-olah peran BUMN lah yang sangat menonjol dalam pembangunan jalan tol," katanya.

Selain itu, Suhendra yang pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri PUPR ini juga mengkritik pihak-pihkan yang membandingkan konsep Sandiaga dengan cara Ahok saat membangun Simpang Susun Semanggi.

Menurutnya, hal tersebut jelas tidak tepat dan sesat dalam berpikir. Lantaran, kebijakan yang diambil Ahok patut diduga banyak melanggar peraturan perundangan.

Di antaranya adalah UU tentang Keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Serta menabrak Peraturan Presiden tentang Hibah. Penerimaan dan Belanja Negara/ Daerah dan juga tentang Hibah yanf harus dicatat dalam APBN/ APBD

"Apakah saat itu Ahok sudah lakukan hal ini? Karena mekanisme ini harus mendapat persetujuan dari DPRD. Ini harus dicek fakta-faktanya,” katanya.


“Jadi sangat tidak tepat membandingkan kebijakan Ahok tersebut dengan ide Sandiaga Uno. Apalagi, kebijakan Ahok ini malah patut diduga terindikasi melanggar peraturan perundangan," pungkasnya.

TribunNews
Loading...
loading...