Fadli Zon Minta Pemerintahan Jokowi Jangan Nodai Demokrasi dengan Kriminalisasi

shares

Loading...
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengajak semua pihak untuk berdemokrasi tanpa adanya kriminalisasi.

Hal itu disampaikannya menanggapi pelaporan yang ditujukan kepada Wasekjen Demokrat, Andi Arief terkait cuitan Twitter yang menyebut adanya tujuh kontainer surat suara sudah dicoblos.

Menurutnya pelaporan tersebut adalah bagian dari kriminalisasi.

"Apa yang dicuitkan oleh saudara Andi Arief di Twitternya itu bukan menyebarkan hoaks, coba dibaca dengan jernih, dia kan hanya memimta klarifikasi, minta itu dicek," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/1/2019).

"Jadi janganlah demokrasi kita dinodai dengan kriminalisasi, kalau demokrasi kita dinodai kriminalisasi mendingan enggak usah ada demokrasi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR itu menilai dalam iklim demokrasi, perbedaan adalah sebuah keniscayaan.

Oleh karenanya, Fadli mengimbau tak boleh ada upaya kriminalisasi dengan dasar perbedaan pendapat.

"Makanya hal-hal yang berbeda pendapat gak usah dikriminalisasi. Hal-hal yang berbeda pendapat warna demokrasi ya harus berbeda pendapat. Kalau semuanya sependapat semuanya senada gitu ya bukan demokrasi namanya," tutup Fadli.

Sebelumnya Andi Arief dalam akun Twitternya menuliskan bahwa ada kabar 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok.
Namun Twit Andi Arief yang diposting pada Rabu malam pukul 20.00 WIB itu kemudian sudah tidak tampak pada linimasa akun twitternya itu.

Twitt tersebut yakni:

"Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar,".

Jajaran KPU dan Bawasalu kemudian mengecek mengenai informasi tersebut ke Tanjung Priok.

Setelah dicek Ketua KPU memastikan bahwa kabar surat suara yang telah dicoblos itu hoaks alias kabar palsu.

Twitt Andi Arief itu pun berbuntut panjang. Relawan TKN Jokowi-Maruf melaporkan tiga orang yang diduga menyebarkan kabar palsu itu ke Bareskrim Polri. Satu dari tiga orang itu  berinisial A.


Relawan TKN, Suhadi mengatakan pelaporan dilakukan karena kabar palsu itu berpotensi membuat masyarakat tidak percaya pada proses Pemilu.

TribunNews
Loading...
loading...